STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar belakang

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal bagi masyarakat diadakan upaya kesehatan mencakup upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat yang didukung oleh sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan.

Tenaga Kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangannya, salah satu diantaranya adalah Perawat Profesional Pemula yang kompeten dihasilkan melalui proses pendidikan di institusi pendidikan Diploma III Keperawatan yang diharapkan dapat berperan serta dalam memandirikan dan menggerakkan masyarakat untuk mencapai hidup sehat.

Pendidikan Diploma III Keperawatan merupakan salah satu Pendidikan Tinggi Keperawatan yang mempunyai tujuan menghasilkan tenaga Perawat Profesional Pemula dengan sebutan Ahli Madya Keperawatan. Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan D-III Keperawatan, maka Akper Pemkab Kotim berusaha menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan perawat yang memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) agar memiliki daya saing yang tinggi sebagaimana visi Akper Pemkab Kotim : “Terwujudnya Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Perguruan Tinggi Keperawatan terkemuka yang menghasilkan sumber daya keperawatan pembelajar, bermoral Pancasila, berdaya saing dan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan”.

Penyelenggaraan pendidikan Diploma III Keperawatan di Akper Pemkab Kotim merupakan hasil konversi dari Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Sampit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.3.1380, tentang izin penyelenggaraan Akademi Keperawatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Sampit.

Seiring dengan perubahan trend dunia keperawatan dan perubahan dalam pengelolaan Akademi Keperawatan milik Pemerintah Daerah, maka perlu disusun standar minimum yang harus dipenuhi agar Akper Pemkab Kotim memiliki daya saing baik dalam skala lokal maupun dalam skala regional.

  1. B.     Tujuan

Menetapkan tolok ukur atau butir-butir Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi oleh Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringi Timur secara bertahap dan berkelanjutan.

  1. C.    Ruang Lingkup

Isi Standar Pelayanan Minimal mengacu pada standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terdiri dari 7 standar yaitu: (1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian, (2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Pelayanan Minimal, (3). Mahasiswa dan Lulusan,(4). Sumber daya manusia, (5). Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik, standar (6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi dan (7) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

Standar Pelayanan Minimal ini berlaku bagi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

  1. D.    Definisi
    1. Standar Pelayanan Minimal adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unitunit kerja. Suatu standar Pelayanan Minimal terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan Pelayanan Minimal dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
    2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 melalui Kepmen. Dikbud No.187/U/1994, tanggal 7 Agustus 1994. BAN PT bertugas . melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi di Indonesia secara handal, akuntabel dan bertanggungjawab.
    3. Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian Pelayanan Minimal institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan.
    4. Akademi adalah penyelenggara pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini adalah Akper Pemkab Kotim.
    5. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Akper Pemkab Kotim (bukan dosen pembina, dosen pinjaman, maupun dosen kontrakan) dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.
    6. Dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak termasuk sebagai dosen tetap. Misalnya dosen luar biasa, dosen pembina, dosen pinjaman, dan dosen kontrakan.
    7. Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam), dan di seluruh kampus.
    8. Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.
    9. E.     Referensi
      1. Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
      2. Peraturan Pemerintah RI No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
      3. Peraturan Mendiknas No. 50 th 2007 tantang Standar Pengelola Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
      4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
      5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
      6. Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
      7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
      8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
      9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
      10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
      11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.00.06.2.4.3199 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
      12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
      13. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 861/Menkes/SK/X/2006 tentang Kurikulum Pendidikan Diploma III Keperawatan.
      14. Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akper Pemkab Kotawaringin Timur

 

 

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN

STRATEGI PENCAPAIAN

 

 

  1. A.      Visi dan misi ditetapkan oleh lembaga normatif.
  2. Visi dan misi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
  • Ditemukan adanya bukti-bukti yang sahih dan andal tentang partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang ditunjukkan dengan adanya (1) rekam jejak tentang proses perumusan; (2) data, informasi yang sah dan andal; (3) analisa kondisi yang komprehensif; (4) asumsi-asumsi atau kondisi batas yang jelas.
  1. Pengembangan visi dan misi Akper Pemkab Kotim melalui mekanisme yang akuntabel. Akper Pemkab Kotim memiliki visi dan misi yang ditetapkan oleh lembaga normatif yang dibuktikan dalam bentuk SK Direktur
  2. Akademi memiliki instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol atas keterwujudan visi, keterlaksanaan misi dan ketercapaian tujuan melalui strategistrategi yang dikembangkan.
  • Ditemukan bukti-bukti yang sahih dan andal berupa; (1) ada rumusan strategi yang jelas di tingkat Akademi, tingkat manajemen menengah (fakultas/program), dan ditingkat bawah (jurusan dan unit-unit setara lainnya); (2) piranti pendukung (kebijakan dan prosedur) yang memfasilitasi keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan, dan berjalannya strategi-strategi yang dikembangkan; (3) instrumen pengukur keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan; (4) mekanisme kontrol keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, dan ketercapaian tujuan.
  1. Akademi menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra.
  • Ditemukan adanya bukti-bukti yang jelas tentang; (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu; (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Akademi (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.
  1. Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian sasaran.
    1. Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: sangat jelas; sangat realistik; saling terkait satu sama lain; melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.
    2. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen. Strategi pencapaian sasaran:
  • Dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik.
  • Didukung dokumen yang sangat lengkap.
  1. B.       Visi dan misi dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.
    1. Sosialisasi visi dan misi Akper Pemkab Kotim dilaksanakan secara berkala kepada pemangku kepentingan.
  • Visi dan misi Akper Pemkab Kotim disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan secara berkala.
  1. Visi dan misi Akper Pemkab Kotim dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan pelaksanaan Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategistrategi yang dikembangkan.
  • Ditemukan bukti-bukti yang sahih dan andal bahwa visi dan misi; (1) dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan Renstra pada semua tingkat unit kerja; (2) dijadikan rambu-rambu, panduan atau pedoman bagi semua pemangku kepentingan intern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

 

 

  1. A.      TataPamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
    1. Akademi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).
  • Ditemukan bukti-bukti tertulis, data dan informasi yang sahih dan andal bahwa seluruh unsur tatapamong menjamin penyelenggaraan Akademi yang; (1) kredibel (2) transparan (3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil.
  1. B.       Memiliki struktur organisasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan institusi serta sistem pengelolaan dan operasi yang berlaku, lengkap dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.
    1. Struktur organisasi yang lengkap dan efektif sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan Akademi yang bermutu.
  • Ada bukti, kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi mengenai struktur organisasi meliputi organ-organ: (1) Pimpinan institusi; (2) Senat; (3) Pelaksana kegiatan akademik; (4) Unit pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; (5) Unit monitoring dan evaluasi SPM.
  • Dilengkapi dengan deskripsi yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing secara tertulis.
  1. Kelengkapan struktur organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tujuh fungsi manajemen berikut: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran.
  • Struktur organisasi memiliki wewenang semua fungsi manajemen dan mampu menggerakkan fungsi lembaga secara efisien.
  1. Kelembagaan kode etik.
  • Ada wadah yang resmi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik di Akper Pemkab Kotim yang: (1) bertanggung jawab, (2) akuntabel, (3) transparan, (4) kredibel, (5) adil.
  1. C.      Kepemimpinan Akper Pemkab Kotim memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.
  2. Karakteristik kepemimpinan yang efektif.
  • Kepemimpinan Akper Pemkab Kotim memiliki karakteristik: (1) kepemimpinan operasional; (2) kepemimpinan organisasional; (3) kepemimpinan publik.
  1. D.      Renstra disusun dan disosialisasikan oleh Akademi kepada semua pemangku kepentingan.
  2. Partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun Renstra.
  • Renstra disusun dengan partisipasi aktif pemangku kepentingan yang mencakup unsur-unsur: Pimpinan unit, Dosen, Karyawan, Mahasiswa, dan Pemangku kepentingan eksternal.
  1. Sosialisasi Renstra secara efektif dan intensif
  • Renstra disosialisasikan kepada: (1) Pimpinan unit; (2) Dosen; (3) Mahasiswa; (4) Pemangku kepentingan eksternal. Dengan cara: (1) Pertemuan khusus; (2) Media cetak; (3) Media elektronik.
  1. E.       Renstra dilaksanakan dalam bentuk program-program yang terintegrasi pada semua unit kerja, dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti hasilnya secara teratur dan efektif.
    1. Pelaksanaan Renstra dalam bentuk program yang terintegrasi.
  • Unit-unit kerja memiliki bukti-bukti program yang terintegrasi yang sejalan dengan rencana strategi Akademi dan ada bukti-bukti pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut dalam bentuk laporan.
  1. F.       Memiliki prosedur yang komprehensif, mencakup mekanisme untuk melakukan perencanaan dan implementasi kebijakan-kebijakan Akademi.
  2. Prosedur perencanaan dan implementasi kebijakan Akademi.
  • Terdapat bukti yang menunjukkan adanya dokumen tentang: (1) Manual Prosedur (MP) mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan Akademi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Akademi ; (3) laporan bulanan/ semesteran mengenai hasil monitoring dan evaluasi; (4) tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi.

 

 

 

  1. G.      Akademimemiliki deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.
  2. Program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit.
  • Ada bukti bahwa Akademi memiliki (1) uraian tugas; (2) prosedur kerja; (3) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.
  • Menggambarkan efektifitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
  1. H.      Menyebarluaskan hasil kinerja Akademi secara berkala kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
    1. Diseminasi hasil kerja Akademi sebagai akuntabilitas publik
  • Akademi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, minimal setiap tahun.
  1. I.         Memiliki sistem audit internal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.
  2. Sistem audit internal yang efektif, menggunakan kriteria dan instrumen untuk mengukur kinerja setiap unit.
  • Akademi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.

 

  1. J.        Akademi menjalankan sistem penjaminan mutu yang didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual, dan pelaksanaannya.
  2. Keberadaan dan efektivitas unit pelaksana penjaminan mutu.
  • Memiliki unit penjaminan mutu yang telah sepenuhnya melakukan proses penjaminan mutu.
  1. Keberadaan Dokumen Mutu.
  • Ada bukti bahwa Akademi memiliki Dokumen Mutu yang lengkap. meliputi: (1) Manual Mutu; (2) Standar Mutu; (3) Manual Prosedur; (4) Instruksi Kerja; (5) Dokumen Pendukung.
  1. Implementasi penjaminan mutu.
  • Penjaminan mutu sudah berjalan di seluruh unit kerja mencakup siklus perencanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi.
  1. Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu minimal di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, aset, sarana prasarana.
  • Ada bukti tentang pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal dibidang (1) pendidikan; (2) penelitian; (3) pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik.
  1. K.      Akademi memiliki rekaman data yang diolah menjadi informasi untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan.
  2. Sistem perekaman data dan informasi yang efesien dan efektif.
  • Ada bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif untuk memerikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan.
  1. L.       Akademi memiliki komitmen institusi untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi, secara terus menerus.
  2. Komitmen penyediaan dana untuk menjamin mutu internal dan akreditasi.
  • Ada bukti tentang alokasi dana khusus yang sangat mendukung program penjaminan mutu internal dan akreditasi secara berkelanjutan.
  1. M.     Akademi memiliki pedoman Penyelenggara Pendidikan yang diterbitkan oleh Akademi dan dapat diakses dengan mudah.
  2. Pedoman Penyelenggara Pendidikan yang diterbitkan oleh Pusdiknakes dan Akper sendiri.
  • Ada bukti tertulis berupa Pedoman Penyelenggara Pendidikan yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  1. N.      Akademi memiliki data dan informasi mutakhir tentang peringkat serta masa berlaku akreditasi nasional/internasional.
  2. Data dan informasi mutakhir tentang peringkat dan masa berlaku akreditasi program studi.
  • Ada bukti informasi mutakhir yang terdokumentasi mengenai status akreditasi secara lengkap dan mudah diakses.

 

 

BAB IV

MAHASISWA DAN LULUSAN

 

 

  1. A.    Akademi memiliki sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang menjamin mutu, ekuitas, aksesibilitas, dan menggunakannya secara konsisten dan efektif
    1. Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap, dan dilaksanakan secara konsisten.
  • Ada bukti berupa dokumen mutu dan pelaksanaannya secara konsisten tentang penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; (2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4) Instrumen; penerimaan mahasiswa baru; (5) Sistem pengambilan keputusan.
  1. Sistem penerimaan mahasiswa baru mampu menjamin mutu, ekuitas, aksesibilitas secara efektif.
  • Sistem penerimaan mahasiswa baru yang ada menghasilkan mahasiswa yang bermutu, mencerminkan ekuitas dan aksesibilitas yang ditunjukkan dengan: (1) Pemenuhan persyaratan mutu mahasiswa yang ditentukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; (2) Rasio antara pendaftar dengan yang diterima;(3) Rasio antara yang diterima dengan daya tamping.
  1. Ketersediaan dokumen tentang penerimaan mahasiswa baru dan pelaksanaannya.
  • Tersedia dokumen tentang penerimaan mahasiswa baru dan dilaksanakan secara konsisten.

 

  1. Rasio calon mahasiswa yang melamar dibanding calon mahasiswa yang diterima.
  • Rasio calon mahasiswa yang melamar dibanding calon mahasiswa yang diterima > 4:1.
  1. Daya tarik Akper Pemkab Kotim secara nasional, berupa penyebaran mahasiswa yang berasal dari berbagai Kecamatan di Kotawaringin Timur.
  • Mahasiswa berasal dari > 30% dari semua Kecamatan Kotawaringin Timur.
  1. Pedoman seleksi calon mahasiswa baru disusun secara lengkap.
  • Ada bukti berupa dokumen pedoman seleksi mahasiswa baru yang dilengkapi dengan: (1) Pendekatan seleksi; (2) Prosedur seleksi; (3) Kriteria seleksi; (4) Instrumen, dan (5) Cara pengambilan keputusan.
  1. Sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa dari golongan tidak mampu dan Kecamatan terisolasi
  • Ada bukti tertulis tentang sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa dari golongan tidak mampu atau kecamatan terisolasi secara terbatas dalam jumlah dan jenis, serta bukti komitmen penyediaan fasilitas dan kelengkapan yang memadai.
  1. Penerapan prinsip-prinsip ekuitas.
  • Profil mahasiswa yang diterima menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan perlakuan atas dasar gender, status sosial, ras, agama, latar belakang budaya, dan politik.
  1. Penerapan prinsip pemerataan daerah asal mahasiswa.
  • > 50% Kecamatan terwakili.
  1. Lulusan: Rata-rata masa studi lulululusan dan IPK rata-rata, upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan.
  • Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK.
  • Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

∑ Masa studi seluruh mahasiswa satu angkatan

Mahasiswa satu angkatan

  • Rata-rata masa studi yang di inginkan adalah 3 (tiga) tahun
  1. Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan, serta pemanfaatan lulusan/alumni bagi peningkatan mutu Akper.
  • Upaya yang dilakukan dapat berupa:

1. Penggalangan dana.

2. Sumbangan fasilitas.

3. Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran.

4. Pengembangan jejaring.

  • Ada upaya, dilaksanakan dengan baik.
  • Hasilnya sangat efektif.
  • Mencakup keempat upaya.
  1. B.       Akademi mampu memberikan akses dan layanan kepada mahasiswa yang secara efektif dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat dan bakat, bimbingan karir, dan kesejahteraan.
    1. Akses dan layanan kepada mahasiswa untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, bimbingan karir.
  • Ada bukti tentang aksesibilitas dan layanan unit-unit pembinaan dan pengembangan bidang: (1) minat dan bakat; (2) penalaran; (3) kesejahteraan; (4) bimbingan karir.
  1. Pemanfaatan unit-unit layanan yang disediakan oleh Akademi secara efektif.
  • Ada bukti tentang pemanfaatan unit-unit layanan mahasiswa yang didukung dengan tersedianya: (1) dana; (2) sarana dan prasarana; (3) pembimbingan; (4) agenda kegiatan yang terdokumentasi dengan baik.
  1. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal/ nasional.
  • Ada bukti partisipasi pada semua kegiatan mahasiswa, yaitu: (1) Penalaran; (2) Minat dan Bakat; (3) ada tingkat lokal, dan nasional.
  1. Peningkatan prestasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal/ nasional/ internasional.
  • Ada bukti prestasi pada semua kegiatan mahasiswa, yaitu: (1) Penalaran; (2) Minat dan Bakat; (3) ada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
  1. C.      Akademi memiliki kode etik mahasiswa, melakukan sosialisasi, dan menerapkan secara konsisten.
    1. Keberadaan kode etik mahasiswa.
  • Ditemukan bukti tentang adanya dokumen kode etik mahasiswa yang: (1) Jelas; (2) Komprehensif; (3) Realistis untuk Akper Pemkab Kotim yang bersangkutan.
  1. Sosialisasi kode etik mahasiswa.
  • Ada bukti tentang sosialisasi kode etik mahasiswa melalui: (1) Pertemuan khusus; (2) Media cetak; (3) Media elektronik; (4) Yang terdokumentasi dengan baik.

 

 

  1. Penerapan kode etik mahasiswa dan hasilnya.
  • Ada bukti penerapan kode etik mahasiswa yang menghasilkan peningkatan perilaku etis mahasiswa: (1) Dalam penulisan karya ilmiah dan populer; (2) Dalam disiplin mengikuti kegiatan akademik; (3) Terhadap lingkungan.
  1. D.      Layanan kemahasiswaan.
    1. Kepemilikan instrumen survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.
  • Ada bukti tentang kepemilikan instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, yang memiliki: (1) Validitas; (2) Reliabilitas; (3) Mudah digunakan.
  1. Pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan.
  • Ada bukti laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang: (1) Komprehensif; (2) Dianalisis dengan metodologi yang tepat; (3) Disimpulkan dengan baik; (4) Digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan; (5) Mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
  1. E.       Akademi memiliki sistem evaluasi untuk mencapai angka efisiensi edukasi yang ideal.
    1. Pemilikan sistem evaluasi untuk mencapai angka efisiensi edukasi yang efektif.
  • Ada bukti tentang kepemilikan sistem evaluasi yang efektif yang mencakup: (1) Kebijakan dan strategi untuk mendorong seluruh jurusan/program studi melakukan proses pencapaian efisiensi edukasi yang ditetapkan oleh institusi; (2) Instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi Akademi/Fakultas/Program; (3) Monitoring dan evaluasi proses pencapaian efisiensi edukasi yang telah ditetapkan; (4) Tonggak pencapaian serta tindak lanjut untuk mencapai angka efisiensi edukasi yang ideal.
  1. F.       Akademimemiliki mekanisme yang menjamin evaluasi hasil pelacakan lulusan yang digunakan sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik.
    1. Pemilikan sistem evaluasi lulusan yang efektif.
  • Ada bukti tentang kepemilikan sistem evaluasi yang efektif yang mencakup; (1) Kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh jurusan/program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; (2) Instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi Akademi; (3) Monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; (4) Tonggak pencapaian serta tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
  1. Pemilikan mekanisme yang menjamin evaluasi hasil pelacakan lulusan digunakan sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik.
  • Ada bukti laporan tertulis hasil pelacakan lulusan yang dievaluasi dan dianalisis, serta hasilnya digunakan secara konsisten sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik.

 

 

  1. G.      Akademi memiliki layanan untuk pengembangan karir dalam berbagai bentuk program yang memungkinkan terselenggaranya pendidkan sepanjang hayat bagi para lulusan.
    1. Pemilikan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.
  • Ada bukti kebijakan tertulis dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) Penyebaran informasi kerja; (2) Penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; (3) Perencanaan karir; (4) Pelatihan melamar kerja; (5) Layanan penempatan kerja.
  1. Sosialisasi program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.
  • Ada bukti tentang sosialisasi program layanan bimbingan karir dan informasikerja bagi mahasiswa dan lulusan melalui: (1) Pertemuan khusus; (2) Mediacetak; (3) Media elektronik; (4) Dokumentasi yang baik.
  1. Pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan, serta hasilnya.
  • Ada bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang menghasilkan kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk: (1) Memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; (2) Merencanakan karir yang realistik; (3) Mengajukan lamaran kerja dengan baik.

 

 

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

 

 

  1. A.      Akademi memiliki sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup sub-sub sistem perencanaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan sanksi, remunerasi, pemberhentian pegawai, yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.
    1. Pemilikan sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang lengkap.
  • Ada dokumen tertulis tentang sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup: (1)Perencanaan; (2) Rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai; (3) Orientasi dan penempatan pegawai; (4) Pengembangan karir; (5) Remunerasi, penghargaan, dan sanksi yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi.
  1. Dosen tetap: Sistem rekrutmen, kecukupan, kualifikasi dosen tetap dan upaya pengembangannya.

Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan konsistensi pelaksanaannya.

Pembinaan yang baik mencakup penyediaan kondisi kerja yang kondusif (kesempatan meningkatkan kemampuan akademik/profesional dan jaminan kesejahteraan yang memadai). Hal ini akan meningkatkan retensi SDM.

  • Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.

 

  1. Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap.
  • Jumlah dosen tetap disbanding mahasiswa adalah 1 : 30
  • Klualifikasi dosen tetap 75% dengan S2 dihitung dari :

X  100%

∑ Dosen tetap S2

∑ Seluruh dosen tetap

  1. Upaya pengembangan dan peningkatan mutu dosen tetap.

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

Skor Pengembangan  ≥ 3

Keterangan:

Penghitungan skor untuk masing-masing jurusan/program studi adalah sbb:

1         ; Perbedaan antara dosen yang pensiun/keluar dengan dosen baru membuat rata-rata beban kerja dosen semakin jauh dari kisaran ideal.

2        ; Jumlah dosen yang pensiun/berhenti sama dengan dosen baru, namun rata-rata beban kerja dosen di luar kisaran ideal.

3        ; Perbedaan antara dosen yang pensiun/keluar dengan dosen baru membuat ratarata beban kerja dosen semakin dekat dengan kisaran ideal.

4        ; Jumlah dosen yang pensiun/keluar maupun dosen baru membuat rata-rata beban kerja dosen ada dalam kisaran ideal.

  • Beban kerja ideal dosen tetap berkisar antara 11 s.d. 13 sks.
  1. Dosen yang tugas belajar.

Perhitungan skor sebagai berikut:

Apabila dosen tetap yang berpendidikan (terakhir) S2 > 90% maka skor pada butir ini = 4.

Jika tidak, skor butir ini dihitung dengan cara berikut:

N1 = Jumlah dosen tetap yang mengikuti tugas belajar jenjang S1.

N2 = Jumlah dosen tetap yang mengikuti tugas belajar jenjang S2.

SD = 0,75 N1 + 1,25 N2

  • S-1 SD ≥ 4 (SD lebih atau sama dengan 4).
  1. B.       Akademi harus memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
    1. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan.
  • Cukup dalam jumlah untuk melakukan tugasnya dengan sangat baik/efektif, serta memiliki kualifikasi yang memadai.
  1. Rasio dosen tetap dan mahasiswa.
  • Rasio dosen tetap dan mahasiswa berbanding antara 1 :30.
  1. Dosen tetap berpendidikan minimal magister.
  • Lebih dari 75% dosen tetap telah berpendidikan minimal magister.
  1. Persentase dosen yang memiliki sertifikat dosen (= PDSP).

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:

0 : PDSP ≤ 15%

1 : 15% < PDSP ≤ 30%

2 : 30% < PDSP ≤ 45%

3 : 45% < PDSP ≤ 60%

4 : PDSP > 60%

  • Skor akhir > 3 (skor akhir lebih atau sama dengan 3).

 

 

 

  1. C.      Akademi melakukan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia untuk memperoleh umpan balik bagi perencanaan yang berkelanjutan.
    1. Pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
  • Ada bukti tertulis tentang hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran,teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap system pengelolaan sumberdaya manusia yang: (1) Jelas; (2) Komprehensif; (3) Mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
  1. Kepemilikan instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
  • Ada bukti tentang kepemilikan instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan SDM, yang memiliki: (1) Validitas; (2) Reliabilitas; (3) Mudah digunakan.
  1. Pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
  • Ada bukti tentang pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung dalam perbaikan yang berkelanjutan mengenai: (1) Program sistem pengelolaan sumberdaya manusia; (2) Instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung; (3) Analisis hasil survei kepuasan mahasiswa.
  1. D.    Akademi memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.
    1. Kepemilikan sertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.
  • Kepemilikan sertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.


 

BAB VI

KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK

 

  1. A.      Akademi memiliki kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan berkesinambungan.
    1. Peran Akademi dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum untuk jurusan/program studi yang dikelola.

Bentuk dukungan Akademi dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum antara lain dalam bentuk penyediaan fasilitas, pengorganisasian kegiatan, serta bantuan pendanaan.

  • Akademi sangat berperan dengan memberi fasilitas yang sangat baik, termasuk pendanaan.
  1. Kepemilikan dokumen kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang lengkap.
  • Ada bukti berupa dokumen tertulis yang mencakup :(1) Kebijakan;(2) Peraturan,(3) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi jurusan/program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
  1. B.       Akademi memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan oleh jurusan/program studi untuk merencanakan melaksanakan, mengembangkan, memutakhirkan kurikulum.
    1. Komitmen pengalokasian dana dan sumberdaya manusia untuk pengembangan kurikulum.
  • Ada alokasi dana dalam anggaran institusi dan sumber daya yang jelas dan memadai, serta realisasi sesuai jadwal untuk semua jurusan/program studi.
  1. C.      Akademi melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum.
    1. Peran Akademi dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran.

Akademi melakukan monitoring dan evaluasi secara bersistem dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.

  • Akademi melakukan monitoring dan evaluasi secara bersistem dan terus menerus dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.
  • Ada laporan evaluasi yang lengkap.
  1. Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum jurusan/program studi.
  • Ada bukti tertulis tentang analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum jurusan/program studi dan melakukan tindaklanjut untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan.
  1. D.      Akademi memiliki unit atau lembaga yang mempunyai fungsi mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran.
    1. Kepemilikan unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, bereksplorasi, berekpresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.
  • Akademi memiliki unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, melaksanakan fungsinya dengan baik serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.
  1. E.       Kepemilikan pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana dibawahnya dalam merencanakan dan melaksanakan program tridharma Perguruan Tinggi.
    1. Pedoman pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi (PT) yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program tridharma unit dibawahnya, menjamin keselarasan visi dan misi Akademi dengan program pencapaiannya.
  • Akademi memiliki pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh program tridharma Perguruan Tinggi
  1. F.       Akademi memiliki sistem pembelajaran yang efektif dan diperbaiki secara berkelanjutan.
    1. Sistem pembelajaran yang menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik dicerminkan dari adanya evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran diberlakukan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.
  • Ada bukti bahwa Akademi memiliki sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada mahasiswa dengan memanfaatkan aneka sumber belajar minimal mencakup: (1) Pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran; (2) Perencanaan dan sumber daya pembelajaran; (3) Syarat kelulusan dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor serta dievaluasi secara berkala.
  1. Sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.
  • Ada bukti Akademi menciptakan, dan memfasilitasi pengembangan suasana akademik dalam bentuk: (1) Adanya kebijakan dan strategi; (2) Program implementasi yang terjadwal; (3) Pengerahan sumber daya; (4) Monitoring dan evaluasi; (5) Tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.
  1. Peran Akademi dalam penciptaan suasana akademik.

Peran Akademi dalam penciptaan suasana akademik diimplementasikan dalam bentuk :

(1) Kebijakan tentang suasana akademik,

(2) Menyediakan sarana dan prasarana,

(3) Dukungan dana,

(4) Kegiatan akademik yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan.

Setiap sub butir dinilai dengan gradasi:

4: sangat baik

3: baik

2: cukup

1: kurang

Skor akhir = Jumlah nilai subbutir dibagi 4.

  • Jika skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).


 

BABVII

PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA,

SERTA SISTEM INFORMASI

 

 

  1. A.      Sumber dana: Sumber dan kecukupan dana, upaya Akademi dalam menyikapi kondisi pendanaan saat ini dan upaya-upaya penanggulangannya jika terdapat kekurangan.
    1. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PDMHS).
  • PDMHS 50% (PDMHS kurang atau sama dengan 30%).
  1. Penggunaan dana untuk Pelaksanaan Kegiatan (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat).
  • Jumlah dana lebih dari Rp 9 juta per mahasiswa per tahun.
  1. Kecukupan dana yang diperoleh Akademi/Fakultas/ Program.

Jika SDM, sarana dan prasarana sudah sangat baik, dan pembiayaan operasional memadai, maka skor pada butir ini = 4.

  • Jumlah dana mencukupi seluruh keperluan operasional dan pengembangan.
  1. Upaya pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana.
  • Upaya dan hasilnya sangat baik.
  1. Akademi memiliki laporan audit keuangan yang memuat keandalan sumber pendanaan dan pemanfaatannya.

Pemilikan laporan audit keuangan yang transparan dan dapat di akses oleh semua pemangku kepentingan.

  • Ada bukti laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh Akademi.
  1. B.       Akademi memiliki bukti mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan program akademik dibandingkan dengan investasi pada aspek fisik, sarana dan prasarana.
    1. Perbandingan alokasi dana pengembangan akademik dibanding dana untuk aspek lain digunakan sebagai patokan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana institusi.
  • Ada laporan auditor yang kompeten mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan akademik >25%.
  1. C.      Akademi mempunyai sistem monitoring dan evaluasi pendanaan secara internal yang akuntabel terhadap semua unit kerja dengan persetujuan dari pimpinan yang berwenang.
    1. Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.
  • Ada mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja yang akuntabel dengan persetujuan pimpinan yang berwenang, dilakukan secara berkala, hasilnya didokumentasikan dan ditindaklanjuti.
  1. D.      Akademi memiliki mekanisme penetapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa serta laporan proses pengambilan keputusan.
    1. Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikut sertakan semua pemangku kepentingan termasuk perwakilan mahasiswa.
  • Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan.
  1. E.       Akademi mampu memperoleh dukungan dana untuk program akademik dari dana masyarakat diluar Sumbangan  PengembanganPendidikan (SPP).
    1. Perolehan dana dari luar institusi merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
  • >5% dari total dana berasal dari dana masyarakat diluar SPP.
  1. F.       Akademi memiliki sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien,menggunakan teknologi informasi yang mencakup sistem inventarisasi, pola pelaporan berkala.
    1. Kepemilikan sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang transparan, akurat dan cepat.
  • Ada bukti tentang sistem pengelolaan sarana dan prasarana berbasis sisteminformasi yang terintegrasi atau secara manual yang akurat, mencakup :(1) Perencanaan; (2) Pengadaan; (3) Pemeliharaan; (4) Pemutakhiran; (5) Penghapusan; (6) Resource sharing dengan sistem pelaporan berkala dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
  1. E.       Akademi memiliki kebijakan, pedoman, panduan, dan peraturan yang jelas tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana untuk semua unit kerja.
    1. Memiliki kebijakan tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana.
  • Ada bukti berupa dokumen tertulis mengenai:(1) Kebijakan;(2) Peraturan;(3) Pedoman atau buku panduan yang jelas berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana serta tersosialisasi dengan baik serta dijadikan acuan untuk menyusun pedoman oleh semua unit kerja dibawahnya.
  1. F.       Akademi mempunyai dokumen kepemilikan, hibah, sewa, atau pinjam melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai denganketentuan hukum yang berlaku antara Akademi dan pihak terkait.
    1. Pemilikan dokumen yang sah tentang kepemilikan dan penggunaan menggunaan sarana dan prasarana.
  • 80% – 100% sarana dan prasarana dimiliki institusi/negara/ yayasan, yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, di mana sisanya dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa/pinjam yang sah.
  1. G.      Akademi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat dan dapat diakses serta dimanfaatkan dengan optimal.
    1. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran tingkat terpusat untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.
  • Ada bukti bahwa Akper Pemkab Kotim menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat, antara lain perpustakaan, ruang multimedia, laboratorium bahasa, pusat komputer, self access learning, dll., dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen.

 

  1. Investasi untuk pengadaan sarana dalam tiga tahun terakhir dibandingkan dengan kebutuhan saat ini.
  • Sangat memadai, sehingga tidak hanya untuk pengadaan sarana pendukung proses pembelajaran, juga untuk sarana kegiatan ekstra kurikuler.
  1. Kecukupan dan mutu sarana kegiatan tridarma.
  • Sangat memadai untuk kegiatan tridarma dengan mutu yang sangat baik.
  1. Rencana investasi untuk pengadaan sarana dalam lima tahun ke depan.
  • Rencana investasi untuk sarana sangat realistik, didukung dengan kepastian dana yang memadai.
  1. Kecukupan, mutu, dan akses prasarana yang dikelola Akademi/Fakultas/ Program untuk keperluan jurusan/program studi.

Ketersediaan:

1. Prasarana akademik (kegiatan tridarma PT)

2. Prasarana non-akademik (fasilitas pengembangan minat, bakat, dan

kesejahteraan)

  • Prasarana sangat lengkap untuk kegiatan Tridarma PT dibuktikan dengan tersedianya fasilitas kegiatan akademik dan non-akademik yang sangat memadai.
  1. Rencana pengembangan prasarana oleh Akademi.
  • Akademi sangat baik dalam perencanaan pengadaan prasarana, didukung oleh dana yang memadai sehingga memungkinkan memiliki prasarana yang lengkap.
  1. G.      Akademi memiliki blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi termasuk sistem yang mengatur aliran data, otorisasi akses data, dan sistem disaster recovery.
    1. Kepemilikan blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem infomasi yang lengkap.
  • Ada bukti tentang blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup: (1) Sarana prasarana yang mencukupi; (2) Unit pengelola di tingkat institusi; (3) Sistem aliran data dan otoorisasi akses data; (4) Sistem disaster recovery.
  1. H.      Akademi memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan (decission support system) membantu pimpinan dalam melakukan perencanaan dan analisis evaluasi diri dengan lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih obyektif.
    1. Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan (decission support system) yang lengkap, efektif, dan objektif.
  • Ada bukti tentang keberadaan sistem pendukung pengambilan keputusan yang meliputi: (1) Pangkalan data; (2) Data yang terolah menjadi informasi; (3) Sistem analisis pengambilan keputusan; (4) Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi past experiences, mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil.

 

 

  1. I.         Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan Akademi, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, dosen dan tenaga pendukung.
    1. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan Akademi, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, dosen dan tenaga pendukung.
  • Adanya basis data dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi institusi yang mencakup: (1) administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan; (2) Sumber daya manusia; (3) Aset, sarana dan prasarana; (4) keuangan Akademi; (5) Sistem pembelajaran.
  1. J.        Akademi memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah.
    1. Akademi memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah.
  • Ada bukti bahwa sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah yang minimal meliputi: (1) Website institusi; (2) Fasilitas internet; (3) Alamat e-mail dosen dan mahasiswa; (4) Jaringan lokal; (5) Jaringan nirkabel.
  1. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Akademi dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)

 

Penilaian dilakukan terhadap kelayakan aspek berikut:

1. Hardware dan software,

2. Sistem informasi (SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG),

3. Akses perpustakaan termasuk e-library,

4. Kecepatan akses internet.

Setiap aspek dinilai dengan gradasi (expert judgement):

4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup; 1 = kurang

Skor akhir = Jumlah nilai keempat aspek dibagi 4.

  • Jika skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5)
  1. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Akademi dalam administrasi (akademik, keuangan, personil, dll.)
  • Dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan software basis data yang memadai. Akses terhadap data yang relevan sangat cepat.
  1. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk proses pengambilan keputusan (informasi berupa deskripsi, ringkasan, dan trend berbagai jenis data).
  • Sistem informasi sangat menunjang proses pengambilan keputusan.
  1. Aksesibilitas data dalam sistem informasi.

Nilai butir ini didasarkan pada hasil penilaian 12 jenis data berikut:

1. Mahasiswa

2. Kartu Rencana Studi (KRS)

3. Jadwal mata kuliah

4. Nilai mata kuliah

5. Transkrip akademik

6. Lulusan

7. Dosen

8. Pegawai

9. Keuangan

10. Inventaris

11. Pembayaran SPP

12. Perpustakaan

dengan cara berikut:

Skor akhir = Jumlah keseluruhan skor dari 12 jenis data

12

Sedang Untuk setiap jenis data, penilaian didasarkan atas aturan berikut:

1: Data ditangani secara manual

2: Data ditangani dengan komputer tanpa jaringan

3: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan local (Local Area Network, LAN)

4: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (Wide Area Network, WAN)

  • Jika skor akhir > 3,5 (skor akhir lebih dari 3,5).
  1. Media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika Akademi dapat dilakukan melalui jenis media berikut:

1. Rapat/pertemuan

2. Surat

3. Faksimili, telpon, sms

4. e-mail

5. Mailing list

6. Buletin

7. Lainnya

  • Menggunakan semua jenis media informasi sesuai dengan sifat informasinyadan secara efektif.
  1. Rencana strategis pengembangan sistem informasi jangka panjang: mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, dan komitmen Akademi dalam hal pendanaan.
  • Ada rencana pengembangan, sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat didukung dengan pendanaan yang memadai.
  1. K.      Akademi memiliki kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai.
    1. Akademi memiliki kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai.
  • Kapasitas bandwidth >0,75 Kbps/mhs

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII

PENELITIAN, PELAYANAN/

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

 

 

  1. A.      Akademi memiliki pedoman penelitian, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yg berisi ketentuan tentang prosedur standar perencanaan serta implementasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
    1. Memiliki pedoman pengelolaan penelitian yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
  • Ada bukti dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek: (1) Kebijakan dasar penelitian yang meliputi antara lain: arah, fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, system kompetisi; (2) Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intektual; (3) Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan; (4) Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya yang terdokumentasi baik serta mudah diakses oleh semua pihak.
  1. Memiliki pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
  • Ada bukti dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek: (1) Kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak pengabdian kepada masyarakat unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi; (2) Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intektual; (3) Rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup agenda tahunan; (4) Peraturan pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaannya yang terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak.
  1. B.       Akademi  menyelenggarakan penelitian yang bermutu.
    1. Penyelenggaraan penelitian tentang tatapamong, kepemimpinan, kendali mutu dan kepuasan pemangku kepentingan.
  • Ada bukti dokumen rancangan dan hasil penelitian tentang: (1) Tatapamong; (2) Kepemimpinan; (3) Kendali mutu; (4) Kepuasan pemangku kepentingan.
  1. Penyelenggaraan penelitian unggulan oleh Akademi.
  • Ada bukti tentang penyelenggaraan penelitian unggulan ditingkat Akademi dalam aspek-aspek: (1) kebijakan; (2) komitmen pendanaan; (3) penyediaan sarana dan prasarana; (4) monitoring dan evaluasi; (5) hasil penelitian.
  1. Penyelenggaraan penelitian bersama yang melibatkan dosen, mahasiswa serta pihak lain yang relevan.
  • Ada bukti tertulis tentang rancangan dan hasil penelitian bersama antara dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan.
  1. Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Akademi dalam menjamin mutu penelitian.

Akademi mewajibkan dan mengupayakan semua pemenuhan aspek berikut:

1. Memiliki agenda penelitian.

2. Menggunakan pendekatan dan pemikiran baru.

3. Mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti atau jurnal internasional.

  • Ada upaya dan sangat efektif meningkatkan jumlah penelitian dan dananya.
  • Ada kebijakan dan upaya untuk ketiga aspek.
  1. Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Akademi dalam menjamin relevansi penelitian program studi.

Akademi mewajibkan dan mengupayakan Pemenuhan aspek berikut:

1. Menunjang kemajuan bidang ilmu terkait.

2. Mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan manusia, lingkungan, dan pembangunan nasional.

3. Terkait dengan jejaring penelitian nasional dan atau internasional.

  • Ada kebijakan dan upaya untuk ketiga aspek.
  1. Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Akademi untuk menjamin produktivitas penelitian program studi. Akademi mewajibkan dan mengupayakan terpenuhnya aspek berikut:
    1. Dosen diwajibkan melakukan penelitian setiap tahun.
    2. Dosen diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti atau jurnal internasional.
  • Ada kebijakan dan upaya untuk kedua aspek.
  1. Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Akademi dalam menjamin keberlanjutan penelitian program studi.

Akademi mewajibkan dan mengupayakan Pemenuhan aspek berikut:

  1. Memiliki agenda penelitian jangka panjang.
  2. Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan.
  3. Mengembangkan dan membina jejaring penelitian.
  4. Mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.
  • Ada kebijakan dan upaya untuk keempat aspek.
  1. C.      Akademi memiliki program yang sistematik untuk pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
    1. Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penelitian.
  • Ada bukti bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir >5% per tahun
  1. Akademi memacu dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.
  • > 25% dosen terlibat per tahun
  1. Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Akademi dalam menjamin empat aspek berikut:

1. mutu kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,

2. relevansi kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,

3. produktivitas kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,

4. keberlanjutan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

  • Ada upaya dan sangat efektif meningkatkan jumlah kegiatan PkM dan dananya.
  • Ada kebijakan yang sangat jelas dan upaya yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan PkM.
  1. D.      Akademi memiliki kebijakan yang member penghargaan karya inovatif dosen dan/mahasiswa.
    1. Jumlah dosen yang menulis buku ajar yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir.
  • > 20% dosen menulis buku yang diterbitkan.
  1. Akademi memfasilitasi agar karya-karya ilmiah dosen memperoleh paten/hak cipta.
  • > 10 karya dipatenkan/ dimintakan hak cipta dalam 5 tahun terakhir.
  1. E.       Akademi memiliki kerjasama dengan berbagai lembaga berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
    1. Kerjasama dengan berbagai lembaga yang efektif. Kerjasama yang saling mengguntungkan dilakukan Akademi
  • Program dengan empat lembaga yang relevan baik nasional maupun internasional.
  1. F.       Akademi melakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil kerjasama secara periodik.
    1. Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.
  • Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, sangat banyak dalam jumlah (> 10 MoU). Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.
  1. Kebijakan dan upaya Akper Pemkab Kotim dalam kegiatan kerjasama.

Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Akademi dalam menjamin empat aspek berikut:

1. mutu kegiatan kerjasama,

2. relevansi kegiatan kerjasama,

3. produktivitas kegiatan kerjasama,

4. keberlanjutan kegiatan kerjasama.

  • Ada kebijakan yang sangat jelas dan upaya yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.
  1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama secara berkala.
  • Ada bukti dokumen mengenai rancangan, proses, dan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerjasama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  1. Manfaat dan kepuasan mitra kerjasama.
  • Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerjasama pada kedua mitra yang bersangkutan.

 

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s