STATUTA

STATUTA

AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN

KOTAWARINGIN TIMUR

 

PENDAHULUAN

 

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan didasari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka didirikanlah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin timur.

 

Perguruan Tinggi adalah salah satu lembaga yang berfungsi memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta seni, sebagai inovator pembangunan dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas sehingga mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang, khususnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan terwujudnya negara kebangsaan Indonesia  modern yang aman dan damai, adil dan demokratis serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah institusi hasil konversi dari Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Sampit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia No.HK.00.06.1.3.1380, tentang izin penyelenggaraan Akademi Keperawatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Sampit.

 

Kelembagaan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit sesuai Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No.8 tahun 2000, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Akper Pemkab Kotawaringin Timur.

 

Akper Pemkab Kotawaringin Timur adalah perguruan tinggi di lingkungan pemerintah kabupaten Kotawaringin timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin timur dan secara administratif berada di bawah koordinasi pemerintah kabupaten Kotawaringin timur sedangkan pembinaannya  oleh Dinas kesehatan Kotawaringin timur dan Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan tengah.

 

Kelembagaan akademi mempunyai tugas dan fungsi yakni, tugas pokok melaksanakan pendidikan di atas pendidikan menengah pada jalur pendidikan profesional program diploma III yang ditujukan pada keahlian bidang keperawatan.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

  1. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut Akper Pemkab Kotim, adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
  2. Badan Perwakilan Orang Tua Mahasiswa (BPOM) adalah kelengkapan Akper Pemkab Kotim yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi Akper Pemkab Kotim.
  3. Direktur adalah Direktur Akper Pemkab Kotim.
  4. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan pendidikan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Akper Pemkab Kotim.
  5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar pada Akper Pemkab Kotim.
  6. Kebebasan akademik adalah hak pengajar maupun mahasiswa melakukan kegiatan pengajaran dan penelitian untuk memperdalam suatu bidang ilmu tanpa ada campur tangan yang dapat mengurangi nilai akademis dari bidang ilmu tersebut.
  7. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan dosen dalam menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Akper Pemkab Kotim sesuai dengan kaidah keilmuan.
  8. Otonomi keilmuan Akper Pemkab Kotim merupakan kegiatan-kegiatan keilmuan yang berpedoman kepada norma-norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota dan civitas akademika.
  9. Otonomi pengelolaan adalah otonomi Akper Pemkab Kotim dalam pengelolaan kegiatan keilmuan dan kegiatan penunjang berdasarkan peraturan yang berlaku.
  10. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah misi yang diemban oleh akademi, yakni menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  11. Bidang akademik merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan.
  12. Warga Kampus adalah seluruh civitas akademika (dosen tetap dan mahasiswa aktif) serta semua PNS maupun non PNS, serta pengelola administrasi yang bernaung di bawah Akper Pemkab Kotim.
  13. Peraturan akademik adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Senat Akper Pemkab Kotim.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Dilandasi oleh visi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di atas, dan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan D III Keperawatan yang profesional maka Akademi keperawatan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merumuskan visi sebagai berikut :

 

“Terwujudnya Akper Pemkab Kotim sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu keperawatan yang kompetitif”

 

Pasal 3

Misi Akper Pemkab Kotim:

  1. Menghasilkan sumber daya kesehatan yang pembelajar, bermoral dan terampil.
  2. Mengembangkan pendidikan keperawatan dengan keunggulan teknologi keperawatan komunitas.
  3. Menyelenggarakan pengelolaan Akper secara profesional, demokratis, transparan dan akuntabel.
  4. Membangun budaya riset guna memecahkan masalah kesehatan khususnya di bidang keperawatan
  5. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai pengamalan ilmu melalui pelayanan keperawatan/kesehatan secara terintegrasi.

 

 

BAB III

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)         Nama perguruan tinggi adalah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur disingkat Akper Pemkab Kotim.

 

(2)         Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan konversi dari Sekolah Perawat Kesehatan yang mulai berdiri pada tanggal 1 Agustus 2000 sebagai perguruan tinggi  milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan berkedudukan hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit.

BAB IV

DASAR DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)         Dasar penyelenggara Akper Pemkab Kotim berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

 

(2)         Fungsi Akper Pemkab Kotim:

  1. menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  2. menyelenggarakan pembinaan civitas akademika serta membina hubungan dengan lingkungan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. menyelenggarakan kegiatan administrasi.

 

 

BAB V

IDENTITAS

Pasal 7

(1)         Akper Pemkab Kotim memiliki lambang sebagai berikut:

 

(2)     Makna lambang sebagai berikut:

  1. Segi lima bersudut tumpul: melambangkan dasar operasional institusi berlandaskan Pancasila, dasar warna kuning keemasan : melambangkan perjuangan yang luhur
  2. Lampu Aladin (lambang dunia keperawatan) : menggambarkan tujuan dan misi keperawatan membantu melepaskan penderitaan sesama manusia seperti yang dicontohkan  pelopor keperawatan modern “Florence Nightingale” (1818) di Inggris, yg selalu membawa lampu tiap merawat penderita tanpa kenal lelah siang dan malam merawat klien yg sedang sakit, sehingga mendpt gelar “The lady of lamp”. Warna coklat : adalah lambang tingkatan pendidikan diploma,. Api merah bercabang tiga : menggambarkan semangat yang menggelora bagi mahasiswa & seluruh civitas akademi untuk menuntut ilmu & mengembangkan ilmu keperawatan, serta mempersiapkan diri mengabdi di bidang keperawatan  melalui tridharma perguruan tinggi. Dasar kaki lampu berlapis lima : melambangkan pendirian yg kokoh & saling mendukung dalam melaksanakan Pancakarsa & Pancakarya di bidang kesehatan.
  3. Sampan : menggambarkan semangat kegotong-royongan dan berlomba mencapai tujuan untuk kemakmuran bersama
  4. Telabang : perisai (senjata pelindung suku Dayak) dari serangan musuh yang melambangkan harapan bahwa mahasiswa mampu memberikan perlindungan terhadap masyrakat yang membutuhkan dari segala gangguan/penderitaan penyakit. Warna putih : melambangkan  kesucian dan ketulusan  perjuangan serta pengabdian tanpa memandang status sosial, suku, agama maupun golongan
  5. Tajau : merupakan tempat menyimpan barang berharga bagi suku Dayak, yang melambangkan bahwa akademi keperawatan  merupakan tempat / wadah sumber daya keperawatan yang menjadi aset berharga bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin timur khususnya  dan Indonesia pada umumnya. Warna hijau : melambangkan kemakmuran, yang berarti sumber daya keperawatan tersebut mampu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat.

 

 

 

  1. Tulisan Akademi Keperawatan Kabupaten Kotawaringin Timur : merupakan nama institusi pendidikan keperawatan yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin timur.

 

 

Pasal 8

(1)      Akper Pemkab Kotim memiliki bendera sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)      Warna dan ukuran bendera:

  1. Warna dasar coklat.
  2. Ukuran panjang 135 cm.
  3. Ukuran lebar 50 cm.
  4. Ukuran dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2.

 

 

(3)      Di tengah-tengah bendera akademi terdapat nama dan lambang akademi, dengan diameter 50 cm dan menggunakan rumbai-rumbai di pinggirnya.

 

(4)      Tatacara penggunaan bendera diatur dalam Peraturan akademik.

 

Pasal 9

(1)      Busana akademik terdiri:

  1. Busana wisudawan.
  2. Busana anggota senat.
  3. Almamater mahasiswa
  4. Baju Seragam Kuliah
  5. Baju Laboratorium/Praktek klinik (scot)

 

(2)      Busana wisudawan terdiri atas toga berwarna hitam, berlapiskan warna biru, topi segi lima dan kuncir serta kalung wisudawan, pada lengan kiri dan kanan dibubuhkan garis hijau.

 

(3)      Busana senat terdiri atas toga, topi segi lima, dan kuncir, pada bagian punggung, leher, dada, dan lengan toga berlapis beludru hitam.

(4)      Busana Direktur, Pembantu Direktur, dilengkapi dengan kalung terbuat dari untaian lempengan bersegi lima berlambang Akper Pemkab Kotim, sedangkan anggota senat dilengkapi kalung terbuat dari kain dengan lambang Akper Pemkab Kotim.

 

(5)      Bentuk dan tata cara penggunaan busana akademik diatur dalam Peraturan akademik.

Pasal 10

(1)         Akper Pemkab Kotim memiliki Mars dan hymne.

(2)         Mars Akper Pemkab Kotim sebagai berikut:

 

 

MARS AKPER PEMDA KOTIM

 

Syair, lagu dan arr : J. A. Sandan

Akademi keperawatan pemda kotim

Lahir oleh tuntutan pembangunan

Berjuang mempertinggi derajat kesehatan

Masyarakat bangsa indonesia

 

Gelorakan semangat juang habaring hurung

Siapkan bekal ilmu, mengabdi pada nusa

Berkarya di bidang profesi keperawatan

Berlomba mencapai kesejahteraan dan

Kemakmuran bersama

 

Hiduplah akper pemda kotim

Majulah kedepan bergandengan tangan

Gelorakan cita-cita luhur dan suci

Membangun masyarakat berlandaskan pancasila

(3)         Hymne Akper Pemkab Kotim sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 


HYMNE AKPER PEMDA KOTIM

 

Syair, lagu dan arr :

J. A. Sandan

 

 

Akper pemda kotim

Lembaga pendidikan tinggi

Membentuk tenaga keperawatan profesional

 

Akper pemda kotim

Dengan semangat habaring hurung

Berkarya pada pembangunan kesehatan

Pancakarsa dan pancakarya husada

 

Akper pemda kotim

Wadah perjuangan kemanusiaan

Tekad luhur suci tanpa memandang perbedaan

Berlomba mencapai kesejahteraan

Dan kemakmuran bersama

 

Akper pemda  kotim

Mengemban tri darma perguruan tinggi

Merawat kesehatan individu dam masyarakat

Berlandaskan pancasila

 

 

 

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

(1)         Akper Pemkab Kotim menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

 

(2)         Akper Pemkab Kotim melakukan kegiatan pendidikan dalam upaya menghasilkan manusia cerdas dan kompetitif yang berjiwa wirausaha.

(3)         Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau memecahkan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.

 

(4)         Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

 

(5)         Kerjasama antar lembaga merupakan kegiatan atau usaha bersama antara Akper Pemkab Kotim dengan pihak lain, baik dengan instansi Pemerintah, perorangan dan/atau swasta/BUMN berdasarkan kepentingan dan manfaat bersama.

 

Pasal 12

 

(1)      Akper Pemkab Kotim menyelenggarakan program akademik dan  profesi.

 

(2)      Program reguler merupakan program yang diarahkan terutama pada mahasiswa yang berasal dari SLTA umum.

 

 

(3)      Program khusus (Akpersus) merupakan program yang diarahkan terutama pada mahasiswa yang berasal dari pegawai yang sudah bekerja di lingkungan dinas kesehatan.

 

 

Pasal 13

(1)      Penyelenggaraan pendidikan di Akper Pemkab Kotim menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

 

(2)      Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila diperlukan dalam penyampaian perkuliahan, pelatihan, dan/atau keterampilan.

 

Pasal 14

(1)      Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada tanggal                      1 September.

 

(2)      Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang terdiri atas semester ganjil dan genap, masing-masing berisi sekurang-kurangnya 16 kali pertemuan tatap muka.

 

(3)      Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan reguler dan khusus diadakan wisuda.

 

(4)      Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dalam Peraturan Akper Pemkab Kotim.

 

Pasal 15

(1)      Administrasi akademik pada Akper Pemkab Kotim diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

 

(2)      Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Akper Pemkab Kotim.

 

 

Pasal 16

(1)      Pendidikan diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.

 

(2)      Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.

 

Pasal 17

(1)      Akper Pemkab Kotim mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

 

(2)      Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

 

(3)      Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Akper Pemkab Kotim dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 18

(1)     Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

 

(2)     Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum inti dan kurikulum institusional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

BAB VIII

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 19

(1)      Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala, yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.

 

(2)      Ujian dapat dilaksanakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian KTI (karya tulis ilmiah) dan ujian praktik.

 

(3)      Penilaian hasil belajar dapat dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing berbobot nilai 4, 3, 2, 1, dan 0.

 

(4)      Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) selanjutnya diatur dalam Peraturan Akademik.

 

Pasal 20

 

Ujian KTI (Karya Tulis Ilmiah) diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi (Diploma) untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keperawatan (Amd. Kep).

 

 

BAB IX

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 21

(1)      Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.

 

(2)      Pimpinan Akper Pemkab Kotim mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

 

(3)      Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.

 

(4)      Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

 

(5)      Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Akper Pemkab Kotim dapat mengijinkan penggunaan sumberdaya yang ada, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi, lembaga lain, dan Akper Pemkab Kotim, atau semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya.

 

Pasal 22

(1)      Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

 

(2)      Akper Pemkab Kotim dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

 

Pasal 23

(1)      Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.

 

(2)      Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik senat Akper Pemkab Kotim harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 24

(1)      Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, Akper Pemkab Kotim dan civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

 

(2)      Perwujudan otonomi keilmuan diatur lebih lanjut oleh Senat Akper Pemkab Kotim dan dituangkan dalam Peraturan Akademik.

 

BAB X

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 25

 

(1)      Susunan organisasi Akper Pemkab Kotim terdiri atas:

  1. Senat Akademi
  2. Badan Perwakilan Orang Tua Mahasiswa (BPOM)
  3. Direktur dan Pembantu Direktur
    1. Unsur Pelaksana Akademik            :  Kurikulum, Evaluasi & pembelajaran

e.  Unsur Pelaksana Administrasi         : Kepegawaian, Keuangan, rumah tangga

f.   Unsur kemahasiswaan                      : Kemahasiswaan, Alumni

g.  Unsur Penunjang                             :  Unit Pelaksana Teknis (Laboratorium bahasa, laboratorium keperawatan, Perpustakaan) dan Badan Pelengkapan umum, keamanan dan kebersihan.

 

(2)      Unsur organisasi Akper Pemkab Kotim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya  masing-masing menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 26

(1)      Badan Perwakilan Orang Tua Mahasiswa (BPOM) merupakan forum yang terdiri dari unsur orang tua mahasiswa dan/atau tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap upaya pembangunan pendidikan.

 

(2)      Badan Perwakilan Orang Tua Mahasiswa (BPOM) membantu Direktur dalam membina dan memelihara hubungan baik antara Akper Pemkab Kotim dengan masyarakat dan  pemerintah.

 

 

(3)      Badan Perwakilan Orang Tua Mahasiswa (BPOM) terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara dan anggota-anggota, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan musyawarah orang tua mahasiswa  Akper Pemkab Kotim.

 

 

Pasal 27

(1)      Akper Pemkab Kotim dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh para Pembantu Direktur.

 

(2)      Direktur memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi, serta memelihara hubungan yang saling bermanfaat antara Akper Pemkab Kotim dengan lingkungannya.

 

(3)      Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kotawaringin Timur atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur setelah mendapat pertimbangan Senat Akper Pemkab Kotim.

 

(4)      Direktur bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur.

 

(5)      Pembantu Direktur, Kepala bagian dan Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

 

(6)      Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Badan Pelengkap bertanggung jawab kepada Direktur melalui Koordinasi Pembantu Direktur.

 

(7)      Pembantu Direktur Bidang Akademik membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan bertindak sebagai pelaksana harian Direktur bilamana Direktur berhalangan tidak tetap.

 

(8)      Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang administrasi umum dan keuangan serta pengembangan prasarana dan sarana Akper Pemkab Kotim.

 

(9)      Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam pelaksanaaan kegiatan-kegiatan dibidang pembimbingan dan pengembangan minat, bakat, pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta alumni.

 

 

(10)   Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah mendapat pertimbangan Senat Akper Pemkab Kotim.

 

(11)   Apabila Direktur berhalangan tidak tetap maka Pembantu Direktur Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Direktur.

 

(12)   Apabila Direktur berhalangan tetap maka senat melaksanakan pemilihan Direktur baru sesuai dengan aturan dan tatacara pemilihan Direktur untuk melaksanakan masa baktinya.

 

Pasal 28

(1)      Senat Akper Pemkab Kotim merupakan badan normatif perwakilan tertinggi di Akper Pemkab Kotim yang mempunyai tugas pokok:

  1. Merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan Akper Pemkab Kotim dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya.
  2. Merumuskan kebijakan berkenaan dengan upaya pengembangan Akper Pemkab Kotim serta satuan-satuan yang merupakan bagian-bagiannya.
  3. Mengkaji, menyempurnakan, dan kemudian menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Akper Pemkab Kotim yang diajukan oleh Pimpinan Akper Pemkab Kotim.
  4. Merumuskan secara berkala dan meninjau kembali peraturan-peraturan otonomi keilmuan di lingkungan Akper Pemkab Kotim .
  5. Merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian akademik dan profesional para dosen, peneliti, dan mahasiswa.
  6. Merumuskan norma dan tolok ukur serta menilai pelaksanaan program-program pendidikan tinggi, penelitian, dan upaya-upaya pemberian pelayanan  masyarakat.
  7. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Akper Pemkab Kotim berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
  8. Memberi pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur.
  9. Merumuskan pedoman yang digunakan untuk menilai kegiatan-kegiatan dosen, peneliti, tenaga administrasi, mahasiswa, dan tokoh masyarakat yang dianggap  perlu mendapat penghargaan serta mengatur tata cara pemberian penghargaan yang bersangkutan.
  10. Memberi pertimbangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran etika akademik, seperti melakukan plagiat dan pelanggaran aturan-aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik Akper Pemkab Kotim.
  11. Menyelenggarakan upacara wisuda dan peringatan Hari Jadi Akper Pemkab Kotim (Dies Natalis).

 

 

(2)      Anggota senat terdiri dari:

  1. Direktur, ex officio, yang bertindak sebagai ketua.
  2. Para Pembantu Direktur, ex officio.
  3. Kepala/Ketua bagian, ex officio.
  4. Para wakil Dosen yang diusulkan sebanyak 3 orang melalui rapat senat akademi, diangkat sebagai anggota Senat Akper Pemkab Kotim oleh Direktur dengan kemungkinan dapat dipilih dan diangkat kembali.

 

(3)      Senat Akper Pemkab Kotim diketuai oleh Direktur didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota senat.

 

(4)      Masa jabatan Sekretaris Senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali sesudah masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut selama lebih 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

 

(5)      Apabila Direktur/Ketua Senat berhalangan tidak tetap, Sekretaris Senat memimpin sidang Senat Akper Pemkab Kotim.

 

(6)      Senat Akper Pemkab Kotim bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

 

(7)      Tata cara Pengambilan Keputusan Sidang Senat:

  1. Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas dianggap sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota.
  2. Apabila pada saat sidang dibuka korum sebagai mana pada ayat (5) huruf a tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 menit, bila setelah diundur 30 menit masih belum tercapai, sidang dilanjutkan dan segala keputusannya dianggap sah.
  3. Keputusan-keputusan Sidang Senat diambil dengan musyawarah mufakat dan jika tidak diperoleh kesepakatan, keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak.

 

Pasal 30

(1)      Senat  Akper Pemkab Kotim membahas masalah yaitu: 1. Pendidikan dan Etika, 2. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3. Administrasi dan Keuangan;    4 Kemahasiswaan dan Alumni, 5. Sarana dan Prasarana, dan 6. Kerjasama Antar Perguruan Tinggi.

 

(2)      Senat Akper Pemkab Kotim mengadakan sidang/rapat sekurang-kurangnya                    2 (dua) kali dalam setahun.

 

(3)      Ketua dan Sekretaris diangkat oleh Direktur/Ketua Senat berdasarkan usulan dari anggota Senat yang bersangkutan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

 

 

Pasal 31

(1)      Akper Pemkab Kotim memiliki berfungsi sebagai pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.

 

(2)      Akademi terdiri atas pimpinan, dosen, mahasiswa yang terdaftar, dan tenaga administrasi yang menyelenggarakan tugas-tugas administrasi umum  akademi.

 

(3)      Pimpinan Akademi terdiri atas Direktur dan tiga orang Pembantu Direktur, yaitu Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

 

(4)      Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Senat Akademi yang bersangkutan.

 

(5)      Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Akademi.

 

(6)      Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun dapat dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

 

(7)      Apabila Direktur berhalangan tidak tetap maka Pembantu Direktur Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Direktur.

 

(8)      Apabila Direktur berhalangan tetap maka senat melaksanakan pemilihan Direktur baru sesuai dengan aturan dan tatacara pemilihan Direktur untuk melaksanakan masa baktinya.

 

 

Pasal 32

Akademi bertugas:

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau kelompok bidang ilmu, teknologi, dan seni untuk semua program pendidikan.
  2. Mengembangkan penelitian baik untuk kepentingan perkembangan                 ilmu pengetahuan maupun untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan.
  3. Melaksanakan dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
  4. Melaksanakan pembinaan civitas akademika.
  5. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi.
  6. Menjaga, memelihara, dan berusaha untuk mencapai segala sesuatu yang terkandung dalam visi, misi, dan tujuan Akper Pemkab Kotim.
  7. Tugas-tugas lain yang menunjang Akper Pemkab Kotim dan fungsi akademi sebagai lembaga ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

 

Pasal 33

(1)      Senat Akademi merupakan badan normatif perwakilan tertinggi di akademi yang mempunyai tugas pokok:

  1. Merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan akademi dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan oleh Senat Akper Pemkab Kotim.
  2. Merumuskan kebijakan berkenaan dengan upaya pengembangan akademi serta satuan-satuan yang merupakan bagiannya.
  3. Mengkaji, menyempurnakan, dan menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademi yang diajukan oleh pimpinan akademi sebelum diusulkan kepada Pimpinan Akper Pemkab Kotim.
  4. Mempertimbangkan pembukaan jurusan/bagian, laboratorium, studio,         dan program baru atau penutupan/penghentian suatu jurusan/bagian, laboratorium, studio, atau program untuk diajukan kepada Senat Akper Pemkab Kotim.
  5. Merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik, profesi  dan para Dosen, peneliti, dan mahasiswa.
  6. Menilai pertanggungjawaban pimpinan akademi pada setiap permulaan tahun akademik berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh senat akademi.
  7. Menanggapi kasus-kasus pelanggaran etika akademik dan pelanggaran aturan-aturan lain yang mencemarkan nama baik di akademi. Senat Akademi dapat juga memutuskan untuk menyampaikan suatu kasus kepada Senat Akper Pemkab Kotim agar ditangani pada tingkat kewenangan yang lebih tinggi.
  8. Memberi saran, pendapat ataupun pertimbangan, berkenaan dengan masalah-masalah yang diajukan kepada Senat Akademi oleh Pimpinan Akper Pemkab Kotim.

 

(2)      Senat Akademi terdiri atas:

  1.    Direktur Akademi, ex officio bertindak sebagai ketua.
  2. Para Pembantu Direktur,  ex officio.
  3.    Masing-masing 2 (dua) orang Dosen yang dipilih dan diangkat sebagai anggota senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

 

(3)      Susunan keanggotaan senat akademi disahkan dengan keputusan Direktur.

 

(4)      Senat Akademi diketuai oleh Direktur Akademi yang didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih dari anggota senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

 

(5)      Apabila Direktur/Ketua Senat berhalangan tidak tetap, Sekretaris Senat bertindak sebagai Ketua Sidang Senat.

 

(6)      Senat Akademi mengadakan sidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahun.

 

(7)      Tata cara pengambilan keputusan sidang Senat Akademi disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (6).

Pasal 34

(1)      Unit penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diadakan            untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan penelitian serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.

 

(2)      Unit penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan,  mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan akademi-akademi serta ikut mengusahakan dan mengendalikan pengelolaan sumberdaya yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan.

 

(3)      Unit penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi,            dan/atau seni tertentu serta turut melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang diselenggarakan oleh akademi-akademi.

 

Pasal 35

(1)         Pimpinan urusan  penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari Ketua dan dibantu oleh Sekretaris dan Bagian Tata Usaha.

 

(2)         Ketua diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada  Direktur.

 

(3)         Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

 

Pasal 36

(1)         Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Program Akademik disingkat LP3A diadakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, supervisi, dan monitoring di bidang akademik dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Akper Pemkab Kotim.

 

(2)         Pimpinan LP3A terdiri dari Ketua dan dibantu Sekretaris.

 

(3)         Ketua diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada  Direktur sedangkan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

 

(4)         Masa jabatan Ketua dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

 

Pasal 37

 (1)    Badan-badan yang  bersifat unit pelengkap terdiri atas:

a.  KORPRI Unit Akper Pemkab Kotim.

b.   Dharma Wanita Persatuan Unit Akper Pemkab Kotim.

c.   Dewan Kesejahteraan Masjid  Ar Rhaodah Akper Pemkab Kotim.

d.   Ikatan Alumni Akper Pemkab Kotim.

e.   Koperasi Warga Akper Pemkab Kotim.

f.    Koperasi Mahasiswa Akper Pemkab Kotim.

g.   Persatuan Orang Tua Mahasiswa Akper Pemkab Kotim.

h.   Badan pelengkap lainnya.

 

(2)     Hubungan kerja antara badan-badan pelengkap tersebut di atas dengan unit kerja di lingkungan Akper Pemkab Kotim, ditetapkan dalam Peraturan akademik.

 

Pasal 38

(1)         Bagian adalah unsur Akper Pemkab Kotim yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Pembantu Direktur menurut bidangnya masing-masing dan/atau bertanggung jawab langsung kepada Direktur sesuai dengan  fungsi dan wewenangnya.

 

(2)     Bagian-bagian terdiri dari:

a.   Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).

b.   Bagian Adminstrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (SIPTK).

c.   Bagian lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

 

(3)         Bagian-bagian mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh kelembagaan dan civitas akademika di lingkungan Akper Pemkab Kotim.

 

(4)         Setiap bagian membawahi beberapa bagian dan setiap bagian membawahi beberapa sub bagian.

 

Pasal 39

(1)         Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) adalah unsurpelaksana administrasi yang menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab di tingkat Akper Pemkab Kotim dalam bidang administrasi umum, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, hukum, dan ketatalaksanaan, serta kepegawaian.

 

(2)         Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (SIPTK) adalah unsur pelaksana administrasi yang menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab di tingkat Akper Pemkab Kotim dalam bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, registrasi dan statistik, perencanaan, kerjasama, dan sistem informasi.

 

Pasal 40

 

Akper Pemkab Kotim memiliki Unit  terdiri atas:

  1. Unit Perpustakaan Akademi.
  2. Unit laboratorium  bahasa.

 

Pasal 41

(1)         Unit  Perpustakaan Akper Pemkab Kotim dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu   oleh Kelompok Pustakawan, Kasubag TU, staf, dan tenaga pelayanan administrasi. Kepala Unit Perpustakaan diangkat dari kalangan ahli ilmu perpustakaan.

 

(2)         Kepala Unit Perpustakaan Akper Pemkab Kotim diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur serta pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik.

 

(3)         Unit Perpustakaan terdiri dari koleksi buku, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, naskah, dokumen, bahan kearsipan, rekaman pita audio, rekaman video, dan film.

 

Pasal 44

(1)      Unit Komputer didirikan untuk mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta memberikan layanan data daninformasi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi.

 

(2)      Unit  Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Kelompok Tenaga Teknis Komputer, Seorang Sub Bagian Tata Usaha, dan unit pelayanan administrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

 

(3)      Kepala Unit  Komputer berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik.

 

(4)      Tenaga Teknis dan pranata komputer diangkat oleh Direktur atas usul Kepala unit  Komputer.

 

 

Pasal 45

(1)     Unit baru, dapat dibentuk atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Akper Pemkab Kotim.

 

(2)    Pembentukan unit  baru ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Akper Pemkab Kotim.

 

 

BAB XI

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 46

(1)         Tenaga kependidikan di Akper Pemkab Kotim terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.

 

(2)         Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

 

(3)         Dosen tetap diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Akper Pemkab Kotim.

 

(4)         Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat melalui Keputusan Bupati Kotim  atas usul Direktur setelah menerima pertimbangan Pudir bidang akademik.

 

(5)         Dosen tidak tetap diangkat oleh Direktur setelah menerima pertimbangan dari Pudir I akademik.

 

Pasal 47

(1)         Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

 

(2)         Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen  yaitu:

  1.    Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  3. c.          Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik.
  4. Mempunyai moral dan integritas tinggi; dan
  5.    Memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Akper Pemkab Kotim, bangsa, dan negara.

 

(3)         Jenjang jabatan Akademik Dosen Akper Pemkab Kotim terdiri atas:

  1.   Asisten Ahli.
  2. Lektor.
    1.   Lektor Kepala.

 

 

 

BAB XII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 48

(1)         Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. Seseorang  dapat diterima  sebagai calon mahasiswa bilamana memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
  2. Seseorang diterima sebagai calon mahasiswa sesudah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian penerimaan mahasiswa baru atau melalui cara lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan akademik.
  3. Seseorang diterima sebagai mahasiswa setelah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada program pendidikan yang bersangkutan dan akan mentaati segala ketentuan Akper Pemkab Kotim.

 

(2)         Hak mahasiswa meliputi:

  1. Kebebasan akademik terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan dan norma akademik yang berlaku.
  2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pembimbingan sebaik-baiknya, sedapat mungkin sesuai dengan bakat, minat, kemampuan.
  3. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan dalam pedoman Akademik.
  4. Memanfaatkan prasarana dan sarana kegiatan belajar atau dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Akper Pemkab Kotim serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Menjadi anggota organisasi kemahasiswaan resmi di lingkungan Akper Pemkab Kotim.
  6. Memperoleh pelayanan khusus di bidang akademik dalam batas kemampuan Akper Pemkab Kotim bagi penyandang cacat fisik.

 

(3)         Kewajiban mahasiswa meliputi:

  1. Menjaga integritas civitas akademika dan mempertahankan kehormatan, menjaga kewibawaan dan nama baik Akper Pemkab Kotim, bangsa, dan negara Republik Indonesia.
  2. Menjaga integritas pribadinya sebagai calon intelektual dan cendekiawan yang mendambakan nilai-nilai kebenaran, kejujuran intelektual, dan kepribadian nasional.
  3. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan akademik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Ikut serta mengembangkan Akper Pemkab Kotim dalam segala aspek.
  5. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program akademik dan nonakademik Akper Pemkab Kotim secara baik dan teratur sesuai dengan peraturan Akper Pemkab Kotim serta peraturan perundang-undangan  yang berlaku.
  6. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terbinanya suasana proses belajar mengajar dengan baik.
  7. Menjaga tata krama dan berlaku sopan santun.
  8. Mentaati peraturan tata tertib administrasi dan akademik yang berlaku.
  9. Mengikuti, menjaga, dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus.
  10. Ikut memelihara sarana dan prasarana Akper Pemkab Kotim serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.

 

Pasal 49

 

(1)         Organisasi Kemahasiswaan Akper Pemkab Kotim adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian melalui kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi penalaran keilmuan, minat, hobi dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, serta kegiatan sosial.

 

(2)         Organisasi kemahasiswaan di Akper Pemkab Kotim terdiri dari:

  1. Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM).
  2. Satuan Penanggulangan Bencana (Satgana) Unit Korps Suka Rela  Palang Merah Indonesia (PMI).
  3. Dewan ambalan Gerakan Pramuka saka bakti Husada Kotawaringin Timur.

 

(3)         Kedudukan, tugas pokok, fungsi, keanggotaan, kepengurusan masa kerja, dan pembiayaan organisasi kemahasiswaan diatur oleh Peraturan Akademik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(4)         Susunan kepengurusan organisasi kemahasiswaan Akper Pemkab Kotim disahkan dengan Keputusan Direktur.

 

(5)         Susunan kepengurusan organisasi kemahasiswaan disahkan dengan keputusan Direktur.

 

Pasal 50

(1)         Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat:

  1. Mengganggu penyelenggaraan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
  2. Menghambat pejabat, pegawai, atau petugas Akper Pemkab Kotim dalam melaksanakan kewajibannya.
  3. Berbuat amoral dan tindakan-tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Akper Pemkab Kotim, masyarakat, bangsa, dan negara.

 

(2)         Akademik  dapat mengusulkan kepada Direktur untuk mengakhiri baik untuk sementara maupun tetap kedudukan mahasiswa, sehingga tidak berhak mengikuti kegiatan akademik di Akper Pemkab Kotim bila yang bersangkutan:

  1. Telah melewati batas waktu studi maksimal yang ditetapkan untuk menyelesaikan program pendidikan.
  2. Memperlihatkan kegiatan belajar yang kurang memadai termasuk kegagalan yang terlalu banyak dalam ujian yang ditempuh.
  3. Tidak menempuh ujian tanpa alasan yang wajar sesudah mengikuti kegiatan-kegiatan belajar yang lazim.
  4. Menjalani kegagalan lain dalam pelaksanaan akademik.
  5. Terlibat dalam tindak pidana dan dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

 

(3)     Sanksi dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang telah terbukti melanggar kode etik dan peraturan Akper Pemkab Kotim yang dituangkan dalam Keputusan Direktur.

 

Pasal 51

(1)         Alumni adalah semua lulusan Akper Pemkab Kotim dan terhimpun dalam Ikatan Alumni (IKA) Akper Pemkab Kotim.

 

(2)         Pengurus dan tata kerja IKA Akper Pemkab Kotim diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA Akper Pemkab Kotim.

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 52

Pegawai Akper Pemkab Kotim terdiri atas tenaga fungsional dan tenaga administrasi.

 

Pasal 53

(1)     Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 di atas adalah:

a.   Pegawai negeri sipil tenaga fungsional.

b.   Pegawai negeri sipil tenaga administrasi.

 

(2)     Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas nama Kepala Dinas Kesehatan.

 

(3)     Pengangkatan lebih lanjut mengenai pegawai di lingkungan Akper Pemkab Kotim diatur dalam Peraturan Akademik.

 

 

BAB XIII

GELAR AKADEMIK, PROFESI, VOKASI, DAN

SURAT BUKTI TAMAT BELAJAR

Pasal 54

(1)         Gelar akademik atau profesi diberikan oleh Akper Pemkab Kotim dan disahkan oleh Kepala Pusdiknakes RI dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(2)         Ijazah sebagai tanda tamat belajar dan kelulusan dari program pendidikan akademik, ditandatangani oleh Direktur dan Kepala Pusdiknakes RI.

 

(3)         Atas persetujuan Pusdiknakes RI, Direktur dapat mengeluarkan Ijazah Diploma, Sertifikat atau Tanda Tamat Belajar kepada para peserta program tertentu.

 

(4)         Transkrip nilai diusulkan oleh bagian akademik, dibuat oleh evaluasi dan ditandatangani oleh Direktur.

 

(5)         Spesifikasi ijazah dan transkrip nilai diatur dalam Peraturan akademik.

 

 

BAB XIV

KERJA SAMA

 

Pasal 55

 

(1)         Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Akper Pemkab Kotim dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.

 

(2)         Kerja sama yang dimaksud ayat (1) dapat berbentuk:

  1. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  2. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  3. Penerbitan bersama karya ilmiah.
  4. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah.
  5. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

 

(3)         Kerja sama yang dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan tidak meninggalkan tugas pokok Akper Pemkab Kotim.

 

(4)         Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan akademik.

 

BAB XV

SUMBER DAN PENGEMBANGAN DANA

 

Pasal 56

 

(1)     Sumber pendapatan Akper Pemkab Kotim diperoleh dari:

a.   Orang tua/wali mahasiswa atau mahasiswa sendiri.

b.   Pemerintah pusat dan daerah.

c.   Sumbangan masyarakat.

d.   Usaha-usaha lain yang tidak mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri.

 

 

(2)     Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berupa:

  1.    Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP).
  2. Penerimaan Mahasiswa Baru.
  3.    Kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan kepada mahasiswa.

 

(3)         Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan keuangan, bantuan bangunan fisik, bantuan peralatan dan perabot pendidikan, dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(4)         Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa hibah perorangan, instansi, lembaga, organisasi, dan hibah-hibah lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(5)         Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa usaha kerjasama, penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Akademik, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(6)         Ketentuan ini lebih lanjut mengurusi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan akademik.

 

 

BAB XVI

PENGGUNAAN SUMBER DANA

 

Pasal 57

 

(1)     Penggunaan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah untuk membiayai:

a.   Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

b.   Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c.   Peningkatan dan pengembangan program akademik.

d.   Pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa, serta kesejahteraan pegawai.

e.   Kegiatan-kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

 

(2)     Penggunaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan perhitungan dan satuan biaya yang berlaku di Akper Pemkab Kotim.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XVII

PERTANGGUNGJAWABAN

 

Pasal 58

 

(1)         Setiap akhir tahun anggaran unit-unit kerja dalam lingkungan Akper Pemkab Kotim berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban dan kegiatan kepada Direktur.

 

(2)         Pada akhir tahun, Direktur berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban kepada senat.

 

 

BAB XVIII

SARANA DAN PRASARANA

 

Pasal 59

 

Sarana dan prasarana Akper Pemkab Kotim terdiri atas perangkat lunak dan perangkat keras baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak serta pranata-pranata lainnya yang digunakan oleh Akper Pemkab Kotim untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.

 

 

Pasal 60

 

Segala sarana dan prasarana yang diperoleh Akper Pemkab Kotim dari masyarakat, pemerintah, dan usaha-usaha lainnya, diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.

 

 

BAB XIX

SUMBER DAYA MANUSIA

 

Pasal 61

 

Pembinaan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga fungsional dan tenaga administrasi melalui usaha-usaha:

  1. Memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan program akademik, profesi dalam pengembangan wawasan bagi tenaga fungsional melalui program Pascasarjana, kursus-kursus, dan latihan kerja.
  2. Memberi kesempatan untuk menduduki jenjang karier yang lebih tinggi bagi mereka yang berprestasi.
  3. Meningkatkan kesejahteraan guna menunjang dan memotivasi dalam melaksanakan tugas.
  4. Memberikan teguran dan sanksi bagi yang melanggar disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

 

 

Pasal 62

 

(1)         Sarana dan prasarana Akper Pemkab Kotim dikelola secara optimal untuk memperoleh daya guna dan hasil guna.

 

(2)         Mengembangkan kegiatan koperasi melalui berbagai kegiatan usaha.

 

(3)         Mengupayakan kerjasama penelitian, survei dengan pihak pemerintah maupun swasta.

 

(4)         Mendirikan bagian-bagian konsultasi/jasa yang dapat menghasilkan pendapatan.

 

 

BAB XX

KODE ETIK

 

Pasal 63

 

(1)     Akper Pemkab Kotim menjunjung tinggi kaidah  kesusilaan, kejujuran, dan keilmuan.

 

(2)         Warga Akper Pemkab Kotim wajib memiliki dan menjunjung tinggi etika dan integritas pribadi serta disiplin dalam melaksanakan tugas.

 

(3)         Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat Akper Pemkab Kotim.

 

BAB XXI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

 

Pasal 64

 

(1)         Senat Akper Pemkab Kotim melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bidang administrasi umum dan keuangan melalui komisi yang dibentuk khusus.

 

(2)         Pengawasan melekat sebagai bagian dari kegiatan manajemen, dilakukan oleh semua pejabat dan bilamana perlu oleh tim pengawas yang diangkat oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(3)         Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan pedoman yang berlaku.

 

(4)         Pengawasan dari luar Akper Pemkab Kotim dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(5)         Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Pedoman Evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur.

 

(6)         Evaluasi mutu dan efisiensi pelaksanaan Akper Pemkab Kotim menjadi tanggung jawab Direktur sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang diemban.

 

(7)         Senat sebagai badan normatif ikut berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap mutu dan efisiensi pelaksanaan Akper Pemkab Kotim.

 

BAB XXII

PENUTUP

 

Pasal 65

 

(1)         Perubahan dan/atau penyempurnaan Statuta dilaksanakan atas dasar persetujuan dari anggota senat sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota Senat Akper Pemkab Kotim.

 

(2)         Perubahan statuta ini dilaksanakan atas persetujuan Senat Akper Pemkab Kotim dan disahkan oleh Bupati Kotawaringin Timur.

 

 

Ditetapkan di       : Sampit

Pada tanggal        :        Maret  2012

 

 

 

Direktur,

AGUS MULYADI, M.Kep., Sp.Kom.

NIP. 19680823 198802 1 001

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s