TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN dan PENGELOLAAN AKPER PEMKAB KOTIM

  1. 1.    Sistem Tata Pamong 

Susunan organisasi dan tata kerja Akper Pemkab Kotim ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Akper Pemkab Kotim  dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2010 dimana ditetapkan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam perkembangan selanjutnya Pola Pengelolaan Keuangan Akper Pemkab Kotim diarahkan untuk menganut PPK-BLUD dengan Pertaturan Bupati Nomor 65 tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan Akademi Keperawatan Pemkab Kotim sebagai Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja.

Status PPK-BLUD diharapkan dapat memberikan peluang lebih baik bagi Akper Pemkab Kotim untuk melakukan penerapan Tata Kelola yang mendorong peningkatan kualitas layanan dengan menumbuh-kembangkan efisiensi, relevansi, transparansi, akuntabilitas. Diharapkan dengan menjadi BLUD, leadership dapat tumbuh di semua jenjang posisi dalam organisasi. Untuk tujuan ini perbaikan sistem informasi dan kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) mutlak diperlukan agar dapat mendorong organ-organ akademik memiliki kapasitas dan kecepatan yang memadai dalam membuat perencanaan dan keputusan.

Gambaran tentang tata pamong, kedudukan, syarat-syarat jabatan, kewenangan dan tugas dari masing-masing unsur pengelola secara lengkap dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola BLUD Akper Pemkab Kotim (terlampir). Dengan mengedepankan azas keterbukaan informasi diharapkan dapat menjalankan fungsi manajemen secara transparan.

  1. 2.    Kepemimpinan

Akademi Keperawatan Pemkab Kotim berusaha menunjang terlaksananya kepemimpinan demokratis dengan disusunnya struktur organisasi beserta uraian tugas atau Job Description masing-masing sebagaimana tertuang dalam dokumen Pola Tata Kelola BLUD Akper Pemkab Kotim tahun 2011.

Akper dipimpin oleh Direktur yang dibantu para Pembantu Direktur. Pengusulan Direktur berdasarkan usulan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kotim ke Bupati Kotim dengan pertimbangan kemampuan, informasi staf dosen, media, kondite, senioritas, integritas dan kepangkatan selama menjadi staf / dosen di Akper Pemkab Kotim serta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Kotim. Selanjutnya direktur ditetapkan dengan SK Bupati dengan sebutan Kepala UPTD Akper Pemkab Kotim.

Masa jabatan Direktur dibatasi selama empat tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut–turut. Hal tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan kepada yang lain untuk menjadi Direktur. Sejak didirikan sampai saat ini (Nopember 2012) di Akper Pemkab Kotim telah terjadi pergantian kepemimpinan sebanyak 4 kali.

Pemecahan masalah yang terjadi dalam organisasi dilakukan melalui pertemuan atau rapat dimana setiap permasalahan yang dihadapi dibicarakan bersama dan selanjutnya jika dianggap perlu maka dilakukan juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan sebagai salah satu wujud pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan akademik program studi merancang prosedur baku (Standar Operating Prosedure)  dalam bentuk  buku pedoman mengenai tata kelola Akper Pemkab Kotim/program studi dan etika (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) yang dikomunikasikan untuk disepakati dan dilaksanakan. Kode Etik Dosen membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan profesional. Kode Etik tenaga kependidikan membentuk tenaga kependidikan yang profesional dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan.

  1. 3.    Sistem Pengelolaan

Guna mencapai tujuan Akper Pemkab Kotim, maka setiap elemen memiliki uraian tugas dan kewajiban. Direktur dibantu oleh para Pembantu Direktur bertanggung jawab atas kelancaran operasional Akper dalam setiap semesternya. Dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi Direktur dibantu oleh para dosen baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap. Staf administrasi bertanggung jawab atas kelancaran administrasi, surat menyurat dan layanan akademik lainnya.

Sistem pengelolaan Akper Pemkab Kotim mencakup hal sebagai berikut :

  1. Pengelolaan pendidikan

Pendidikan D III Keperawatan yang dilaksanakan di Akper Pemkab Kotim adalah pendidikan vokasi yang menghasilkan perawat profesional pemula. Program pendidikan mengacu kepada kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang diterbitkan oleh dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 861/Menkes/SK/X/2006 tentang Kurikulum Pendidikan Diploma III Keperawatan sebagai kurikulum inti dan ditambahkan dengan beberapa pengembangan kurikulum sebagai Muatan Lokal.

Beban studi pendidikan Diploma III Keperawatan Program Reguler sebanyak 112 SKS. Batas masa program pendidikan di institusi diperhitungkan sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa semester I, dengan masa terpanjang 10 (sepuluh) semester.

Alur proses pendidikan yang diselenggarakan di Akper Pemkab Kotim meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1)    Seleksi mahasiswa baru

2)    Calon mahasiswa dinyatakan lulus berdasarkan keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Provinsi

3)    Calon yang dinyatakan lulus segera mendaftar ulang sesuai ketentuan dan melunasi biaya-biaya yang ditetapkan

4)    Pelaksanaan Pengenalan Program Studi (PPS)

5)    Mahasiswa baru yang sudah melakukan pendaftaran ulang dan menyelesaikan PPS melakukan kontrak program kepada dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali yang pembagiannya berdasarkan SK Direktur Akper Pemkab Kotim dan mengisi Kartu Program Studi (KPS). Kontrak program ini dilakukan setiap awal semester sesuai ketentuan yang berlaku.

6)    Pembagian kelas

7)    Penetapan Nomor Induk Mahasiswa dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

8)    Penetapan sebagai mahasiswa Akper Pemkab Kotim dengan SK Direktur yang diterbitkan setiap tahun akademik setelah mahasiswa melakukan kontrak program dan mengisi KPS.

9)    Setelah menyelesaikan masa studi maka dilakukan Ujian Akhir Program (UAP). Penetapan Panitia, Penguji dan Peserta UAP ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

10) Mahasiswa yang lulus Ujian Akhir Program dilakukan yudisium oleh Direktur dan para dosen. Penetapan lulusan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

11) Mahasiswa yang telah melakukan yudisium diusulkan memperoleh ijazah kepada Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementrian Kesehatan RI dengan pengantar dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun lampiran permintaan ijazah ini adalah : SK Penetapan Mahasiswa Baru dari Dinas Kesehatan Provinsi, SK Penetapan mahasiswa Akper Pemkab Kotim per semester, SK Penetapan Panitia, Penguji dan Peserta UAP dari Dinas Kesehatan Provinsi, SK Penetapan Lulusan dari Dinas Kesehatan Provinsi serta berita acara penggunaan ijazah pada tahun sebelumnya.

12) Setelah administrasi ijazah selesai maka dilakukan registrasi ijazah di Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementrian Kesehatan RI.

13) Pembuatan transkrip nilai oleh Bagian Administrasi Akademik

14) Calon alumni melakukan pendaftaran ulang untuk mengikuti prosesi wisuda sebagai prosesi terakhir dalam kehidupan kampus. Dalam prosesi wisuda ini calon alumni dilantik sebagai Perawat Profesional Pemula dan dilakukan Pengambilan Sumpah/Janji sebagai Perawat.

15) Setelah selesai prosesi wisuda dilakukan pembagian ijazah kepada alumni dan segera didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotim sebagai Pencari Kerja dan kepada Ikatan Keluarga Alumni Akper Pemkab Kotim sebagai anggota

 

Untuk dapat  terus menyesuaikan diri dengan perubahan maka Akper Pemkab Kotim melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1)    Memadukan kurikulum berbasis kompetensi dengan keunggulan-keunggulan lokal kemudian disosialisasikan kepada pemangku kepentingan.

2)    Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Akper Pemkab Kotim

3)    Mengelola dan mengevaluasi pengelolaan yang telah berjalan agar dapat diperoleh metode yang terbaik

4)    Memperbaiki kemampuan mahasiswa dan dosen untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, menggunakan teknologi informatika, dan komunikasi asertif (penanaman soft skill).

5)    Memperbaiki kualitas akademik dosen dan staf melalui pelatihan dan penelitian.

6)    Memperbaiki Management Support System melalui peningkatan kinerja dalam institusi.

  1. Rencana pengembangan jangka panjang

Pengembangan jangka panjang Akper Pemkab Kotim dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis BLUD Akper Pemkab Kotim tahun 2011 (Renstra Bisnis BLUD Akper Pemkab Kotim) yang berlaku 5 tahun. Selanjutnya Akper Pemkab Kotim akan melaksanakan dan mengevaluasi setiap tahun guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Anggaran BLUD (RBA-BLUD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang APBD. Rencana kerja diajukan berkaitan dengan kegiatan rutin (yang wajib dilaksanakan pada setiap semesternya) dan kegiatan yang termasuk program pengembangan. Program tersebut dievaluasi berdasarkan tingkat keberhasilannya dan dampak pada kinerja Akper Pemkab Kotim. Strategi pengembangan dilaksanakan melalui perencanaan secara terstruktur.

Adapun rencana pengembangan institusi dalam 5 tahun kedepan meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1)    Peningkatan kinerja operasional Akper Pemkab Kotim, meliputi :

–          Pembenahan teknis akademik

–          Akreditasi BAN-PT secara periodik

–          Pembenahan proses administrasi dan keakademikan

–          Penerapan remunerasi pengelola Akper Pemkab Kotim

–          Pelatihan/kursus/bimtek untuk pejabat BLUD dan staf pelaksana administrasi

2)    Peningkatan pelayanan pendidikan, meliputi :

–          Peningkatan strata pendidikan dosen dan pencapaian rasio dosen dan mahasiswa sesuai SPM BLUD Akper Pemkab Kotim yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP)

–          Pengembangan kemampuan dosen dalam pengelolaan proses belajar mengajar melalui pelatihan, studi observasi dll, termasuk pelatihan AA/PEKERTI

–          Peningkatan upaya-upaya untuk sertifikasi dosen

–          Pengembangan sistem penilaian akademik dan kompetensi mahasiswa

–          Pengembangan dan perluasan kemitraan dalam Praktek Kerja Lapangan ke RS Pendidikan dan sertifikasi kemampuan yang dicapai dalam PKL.

–          Perluasan jejaring kerjasama kemitraan untuk praktek klinik (RS dan Puskesmas), jejaring kerjasama penerbitan jurnal ilmiah dan hasil-hasil riset, serta jejaring kerjasama untuk pemasaran lulusan.

–          Peningkatan infiltrasi program PKL Desa Binaan terutama bidang Keperawatan Jiwa Komunitas (Community Mental Health Nursing/CMHN), Keperawatan Keluarga, Keperawatan Komunitas dan Keperawatan Gerontik terhadap program Perkesmas di Puskesmas sebagai bentuk penerapan teknologi keperawatan komunitas.

–          Pengembangan soft skill mahasiswa melalui kegiatan kuliah, Peringatan Dies Natalis, Pengajian/Kerohanian dan Peringatan Hari Besar Keagamaan.

–          Mengembangkan pendidikan Diploma III Program Khusus bagi PNS dan non PNS untuk wilayah Kotim dan Kabupaten satelit.

–          Mengembangkan kegiatan monitoring dan evaluasi kemampuan lulusan sampai pada persiapan asesor kompetensi dan pelaksanaan uji kompetensi.

3)    Peningkatan Sarana dan Prasarana, meliputi :

–          Penataan ruangan dan lingkungan kampus

–          Peningkatan dan pemerataan akses internet di lingkungan kampus

–          Peningkatan suplai daya listrik pada masing-masing bangunan

–          Penambahan dan pemutakhiran alat bantu pembelajaran dan praktek laboratorium untuk meningkatkan kompetensi lulusan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s